Kontroversi Marzuki Alie 1
Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan biaya kampanye partai politik menggunakan dana dari APBN, baik untuk kampanye pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada."Saya punya ide, bagaimana kalau kampanye partai politik itu dibiayai oleh negara saja," ujar Marzukie dalam sebuah diskusi di kediaman Bursah Zarnubi, Jakarta, Rabu (24/8).
Hal itu, kata dia, demi menegakkan asas keadilan dan nondiskriminatif terhadap partai-partai peserta pemilu. "Kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi," katanya.
Menurut Marzuki, sistem ini bisa berlaku untuk setiap pemilu, baik pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. "Saya lontarkan juga bagaimana kalau pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah kampanyenya dibiayai oleh negara saja. Jadi partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye," ujarnya.
Marzuki yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat ini mengaku sudah sering melontarkan ide tersebut di setiap kunjungannya ke daerah.
"Pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi, harusnya kita diskusikan," tuturnya.
Menurut dia, biaya kampanye dari APBN juga dapat meminimalisir tindak korupsi yang makin marak terjadi. "Bisa dibuat aturan agar partai tidak menyalahgunakan dana tersebut," tuturnya.
Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi mengaku setuju dengan usul Ketua DPR tersebut. Ia mengatakan mekanisme parpol yang dibiayai oleh APBN dapat meniru negara Jerman.
"APBN kita kuat kok menanggung biaya kampanye partai," katanya.
Ia yakin bahwa hal tersebut akhirnya bisa mengurangi bahkan mengeliminir perburuan rente oleh partai politik. "Sekarang kita (parpol) enggak boleh berbisnis. Berbeda dengan di Malaysia. Lihat saja UMNO (partai politik di Malaysia)," kata Bursah.
Mengenai bagaimana kontrol keuangan parpol jika diakomodir dalam APBN, Bursah mengatakan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang harus berperan besar dalam menjaga pengelolaan keuangan partai tersebut.
"Perlu ada akuntabilitas dan transparansi dari parpol dalam menggunakan dana tersebut," ujarnya.
